ANGIN BERITA – Dalam perkembangan terbaru seputar utang proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta–Bandung) alias “Whoosh”, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas: ia siap ikut ke China jika memang dibutuhkan untuk negosiasi restrukturisasi utang.
Purbaya menegaskan, keterlibatannya bukan sekadar simbolik, melainkan untuk memastikan bahwa segala kesepakatan yang dicapai nanti benar‑benar mengamankan kepentingan keuangan negara.
“Kalau memang kita harus terlibat, saya mau lihat term-nya seperti apa. Jadi mengamankan terms buat kita juga, buat Pemerintah Indonesia juga,” ujarnya.
Mengapa Purbaya Merasa Perlu Turun Tangan Langsung
- Risiko Kerugian Negara jika Negosiasi Tak Diawasi Ketat
Purbaya menyebut bahwa jika negosiasi utang tidak dikawal dengan seksama, potensi kerugian bagi APBN bisa besar. Oleh karena itu ia ingin ikut langsung agar bisa memeriksa detail termterutama terkait beban infrastruktur, pembayaran, dan skema subsidi jika diperlukan. - Tekanan Publik dan Kebutuhan Transparansi
Proyek Whoosh dan utangnya telah menuai sorotan publik. Sebelumnya Purbaya juga sudah menyatakan bahwa APBN sebaiknya tidak ikut menanggung utang Whoosh, melainkan diserahkan kepada Danantarabadan investasi yang diharapkan menangani pembiayaan proyek. Dengan demikian, partisipasi langsung ke China bisa menunjukkan komitmen pemerintah untuk transparansi dan tanggung jawab terhadap dana publik. - Negosiasi Restrukturisasi Masih Terbuka & Komplek
Pihak Danantara sudah menyatakan bahwa mereka tengah mematangkan proposal restrukturisasi utang Whoosh kepada mitra di China, dan mengundang Purbaya untuk ikut serta dalam pembicaraan nanti. Skema yang tengah dibahas termasuk kemungkinan pembagian peran antara pemerintah dan Danantaramisalnya pemerintah menanggung aspek infrastruktur, sementara aspek lain (rolling stock, operasional) ditanggung entitas swasta/mitra. - Mengamankan Skema Pembiayaan & Subsidi (PSO) Jika Diperlukan
Salah satu opsi yang dibahas adalah skema subsidisasi melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO), untuk menjaga operasional kereta tetap berjalan tanpa membebani perusahaan secara berlebihan. Purbaya menyatakan bahwa keputusan tentang PSO akan dilihat setelah hasil negosiasi dengan China.
Kehadiran Purbaya dapat membantu menilai apakah subsidi atau dukungan dari pemerintah benar‑benar diperlukan, dan jika ya, dalam bentuk dan besaran seperti apasupaya beban fiskal tetap terkendali.
Konteks: Mengapa Situasi Ini Mendesak
Proyek Whooshkereta cepat Jakarta–Bandung adalah proyek strategis yang melibatkan pinjaman besar dari luar negeri. Beban utang dan biaya operasional yang melonjak membuat pemerintah perlu tindakan cepat agar tidak membebani keuangan negara secara jangka panjang.
Sebelumnya, Purbaya menolak agar utang Whoosh langsung dibebankan ke APBN. Menurutnya, beban tersebut seharusnya ditanggung oleh Danantara sebagai pengelola investasi, sebab entitas tersebut memiliki manajemen dan potensi dividen yang bisa dipakai untuk menyelesaikan kewajiban.
Namun, melihat skala masalah dan kompleksitas pembiayaan, negosiasi ulang dengan krediturdalam hal ini mitra dari Chinamenjadi pilihan yang dianggap perlu. Dan bila negosiasi itu penting untuk masa depan proyek, keterlibatan langsung wakil pemerintah (Menteri Keuangan) dianggap vital oleh Purbaya.
Tantangan & Catatan Sebelum Berangkat
Purbaya sendiri mengaku belum menerima konfirmasi final tentang apakah dirinya akan dibawa ke China, atau seperti apa detail negosiasi nanti. Ia menyatakan akan mempertimbangkan setelah mengetahui “term‑term” dan kondisi lengkapnya.
Selain itu, keputusan akhir apakah utang akan ditanggung negara (melalui APBN), Danantara, atau skema campuran belum diputuskan. Semua masih menunggu hasil negosiasi.
Implikasi jika Purbaya Ikut Secara Langsung
- Peningkatan TransparansiKehadiran Menteri Keuangan dalam negosiasi bisa memberi jaminan bahwa pemerintahan melihat utang publik sebagai hal serius dan bukan sekadar urusan teknis perusahaan.
- Kemungkinan Kesepakatan Lebih FleksibelDengan wakil pemerintah ikut hadir, bisa membuka ruang negosiasi ulang yang lebih menguntungkan: restrukturisasi utang, perpanjangan tenor, subsidi, atau skema pembiayaan campuran.
- Risiko Politik & FiskalJika kesepakatan tidak hati-hati, atau justru membebani APBN, beban fiskal bisa membesar dalam jangka panjangsesuatu yang menjadi perhatian publik dan parlemen
