ANGIN BERITA – Rusia kembali membuat gebrakan diplomatik dengan mengajukan draf resolusi nya sendiri di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait masa depan Gaza. Inisiatif ini muncul sebagai tanggapan langsung atas rancangan dari Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Presiden Donald Trump.
Dalam draf yang disebarkan kepada para anggota Dewan Keamanan, Rusia menekankan beberapa poin penting: penghentian segera permusuhan, pemenuhan akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta pemulihan dan rekonstruksi Gaza berdasarkan hukum humaniter internasional. Rusia juga menolak proposal “Board of Peace” yang diajukan AS — sebuah badan transisi yang direncanakan dipimpin Trump — dan lebih memilih fokus pada pelaksanaan resolusi-resolusi PBB yang sudah ada.
Menurut juru misi Rusia di PBB, draf ini adalah upaya untuk mencapai “pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan bersatu” dalam menciptakan penghentian kekerasan jangka panjang di Gaza. Rusia juga meminta Sekjen PBB untuk mengeksplorasi opsi pembentukan sebuah pasukan stabilisasi internasional di Gaza — namun tanpa keterlibatan struktur “Board of Peace” seperti yang disarankan AS.
Sikap Rusia ini menegaskan perannya sebagai salah satu protagonis utama dalam konflik Gaza. Palestina pun memandang Rusia sebagai “kunci” dalam mempromosikan gencatan senjata dan solusi dua negara.
Sementara itu, duta besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menyatakan harapannya agar resolusi PBB yang sudah disahkan — seperti Resolusi 2728 yang menyerukan gencatan senjata segera — tidak sekadar menjadi tulisan di atas kertas, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh semua pihak.
Kremlin sendiri kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (Palestina merdeka berdampingan dengan Israel). Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutkan bahwa ini adalah satu-satunya skema penyelesaian konflik yang realistis, selaras dengan resolusi PBB yang relevan — sekaligus menolak gagasan pemindahan besar-besaran warga Gaza seperti yang pernah diusulkan Trump.
Trump vs BBC: Ketegangan Setelah Potongan Suntingan Pidato
Di sisi lain, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu krisis media besar dengan menuntut BBC atas tuduhan suntingan pidato yang menyesatkan. Trump mengumumkan niat untuk menggugat BBC senilai antara US$ 1 miliar hingga US$ 5 miliar, menyatakan bahwa penyiar publik Inggris tersebut telah “mengubah kata-kata yang keluar dari mulutku.”
Sumber kontroversi ini adalah sebuah episode BBC Panorama berjudul “Trump: A Second Chance?”, yang menayangkan potongan pidato Trump pada 6 Januari 2021. Dalam versi asal, Trump berbicara secara bertahap; tetapi dalam dokumenter tersebut, potongan-poto tersebut digabungkan sehingga terkesan seolah-olah dia secara langsung menyerukan kekerasan: “We’re going to walk down to the Capitol … and … we fight like hell.”
Menurut tim hukum Trump, pengeditan tersebut bersifat “menyesatkan, defamatory, disparaging, dan inflammatory.” Mereka memberi BBC tenggat waktu untuk menarik dokumenter itu, menyatakan permintaan maaf, dan memberikan kompensasi — jika tidak, tuntutan hukum dijanjikan akan diajukan.
BBC sendiri meminta maaf atas “kesalahan penilaian” dalam mengedit video, namun tetap menolak bahwa hal itu mendirikan dasar klaim pencemaran nama baik (defamation)Mereka menyatakan bahwa dokumenter tersebut dibuat oleh perusahaan produksi pihak ketiga, dan BBC tidak melihat dasar hukum untuk membayar tuntutan Trump.
Guncangan atas skandal ini sangat parah: dua eksekutif tinggi BBC, yaitu Direktur Jenderal Tim Davie dan Kepala Berita Deborah Turness, mengundurkan diri karena tekanan atas kontroversi tersebut.
Sementara Trump menegaskan bahwa dia “berutang kewajiban” moral untuk melawan apa yang dia sebut sebagai penipuan publik. Di sisi hukum, para pakar mencatat bahwa untuk menang dalam gugatan pencemaran nama baik di AS, Trump harus membuktikan bahwa BBC bertindak dengan “malice” (niat jahat) — standar yang sangat tinggi menurut hukum Amerika Serikat.
Sementara itu, BBC mengumumkan bahwa mereka tidak akan menayangkan ulang episode Panorama tersebut. Trump sendiri mengancam bahwa jika tuntutannya tidak dipenuhi, dia akan melanjutkan ke jalur hukum, bahkan menyatakan kemungkinan membawa kasus ini ke pengadilan di Florida.
Masyarakat global menyoroti kasus ini sebagai contoh konflik antara kekuatan politik dan media — tentang bagaimana editing, pengaruh editorial, dan kontrol narasi bisa berujung pada pertikaian hukum besar.
