Mitigasi Bencana Presiden Prabowo Instruksikan BMKG Tambah Alat Modifikasi Cuaca

Mitigasi Bencana: Presiden Prabowo Instruksikan BMKG Tambah Alat Modifikasi Cuaca

ANGIN BERITA – Di penghujung tahun 2025 yang diwarnai dengan tantangan anomali cuaca, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dalam upaya perlindungan warga negara dari ancaman bencana hidrometeorologi. Melalui pihak Istana Kepresidenan, Presiden secara resmi menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk segera menambah armada dan peralatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai meningkatnya potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia menjelang pergantian tahun, serta keberhasilan operasi modifikasi cuaca yang sebelumnya terbukti efektif dalam memitigasi banjir di Sumatera dan kebakaran hutan di Kalimantan.

Respons Cepat Terhadap Cuaca Ekstrem

Instruksi Presiden ini disampaikan di tengah peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada periode akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

“Presiden meminta agar mitigasi bencana dilakukan secara proaktif, bukan sekadar reaktif. Penambahan alat modifikasi cuaca ini adalah bentuk investasi negara dalam menyelamatkan nyawa dan aset warga,” ungkap perwakilan Istana dalam keterangan persnya pada Senin (29/12/2025).

Presiden menyoroti bahwa Indonesia, dengan bentang wilayah yang sangat luas dan karakteristik geografis kepulauan, membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi yang jauh lebih masif. Saat ini, jumlah alat dan personel penggerak TMC dianggap perlu ditambah untuk bisa mencakup titik-titik rawan secara bersamaan.

Efektivitas TMC: Dari Karhutla hingga Banjir

Keputusan untuk memperkuat sektor modifikasi cuaca bukan tanpa alasan. Sepanjang tahun 2025, BMKG mencatat beberapa keberhasilan krusial dalam penggunaan TMC. Pada Agustus 2025, Presiden secara khusus memuji efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang berhasil menekan jumlah titik panas (hotspot) secara signifikan di Kalimantan, sehingga mencegah terjadinya asap lintas batas.

Lebih lanjut, pada bulan November dan Desember 2025, TMC juga dikerahkan secara intensif di wilayah Sumatera untuk meredam curah hujan yang sangat ekstrem. Dengan melakukan penyemaian awan (cloud seeding) sebelum masuk ke wilayah pemukiman, risiko banjir bandang di beberapa daerah dapat diminimalisir.

“Presiden melihat bukti nyata bahwa teknologi ini bisa ‘memindahkan’ hujan ke laut atau tempat yang lebih aman. Karena itu, alatnya tidak boleh terbatas. Kita harus punya kapasitas untuk melakukan operasi di banyak titik sekaligus,” tambah pihak Istana.

Sinergi Lintas Sektoral

Selain penambahan alat, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya koordinasi yang lebih erat antara BMKG dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah yang berada di zona merah rawan bencana segera melakukan langkah antisipatif berdasarkan data peringatan dini (early warning) yang dikeluarkan BMKG.

Visi Presiden adalah mewujudkan prinsip “Early Warning, Early Action” guna mencapai target Zero Victim (nol korban jiwa) dalam setiap peristiwa bencana. Penambahan anggaran untuk sektor kebencanaan pun telah diisyaratkan oleh Presiden jika memang diperlukan untuk pengadaan alat-alat canggih tersebut.

Membangun Ketahanan Iklim Jangka Panjang

Instruksi ini juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun ketahanan iklim nasional. Mengingat prediksi iklim tahun 2026 yang diperkirakan akan bersifat normal namun tetap memiliki risiko cuaca ekstrem mendadak, penguatan infrastruktur BMKG menjadi prioritas utama.

Teknologi Modifikasi Cuaca ke depan tidak hanya akan digunakan untuk mitigasi banjir atau karhutla, tetapi juga direncanakan untuk membantu sektor pertanian. Dengan alat yang memadai, pemerintah berharap dapat membantu mengatur curah hujan guna mendukung ketahanan pangan nasional di masa depan.