ANGIN BERITA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara transparan membeberkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemulihan pascabencana besar yang melanda wilayah Pulau Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa total biaya yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh mencapai angka Rp59,25 triliun.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan DPR RI bersama Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung Nusantara, Jakarta. Angka tersebut merupakan akumulasi dari tingkat kerusakan infrastruktur, fasilitas publik, hingga sektor ekonomi rakyat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di penghujung tahun 2025.
Rincian Anggaran Per Wilayah: Aceh Menjadi Prioritas Utama
Mendagri merincikan bahwa beban pemulihan paling berat berada di Provinsi Aceh. Wilayah ini mengalami kerusakan yang paling masif, terutama di sektor jembatan nasional dan pemukiman warga. Berikut adalah rincian estimasi anggaran yang dipaparkan oleh Kemendagri:
- Provinsi Aceh: Membutuhkan anggaran sekitar Rp33,75 triliun. Fokus utama di wilayah ini adalah pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara yang dilaporkan mengalami kelumpuhan infrastruktur paling parah.
- Provinsi Sumatera Barat: Mengajukan kebutuhan dana sebesar Rp13,5 triliun untuk perbaikan lereng perbukitan dan lahan pertanian yang terdampak longsor.
- Provinsi Sumatera Utara: Memerlukan anggaran sekitar Rp12 triliun guna normalisasi akses transportasi logistik dan perbaikan fasilitas kesehatan masyarakat.
Mendagri menekankan bahwa angka tersebut adalah estimasi total hingga seluruh proses pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) tuntas secara permanen.
“Jika bicara soal pemulihan sampai benar-benar selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,” ujar Tito Karnavian.
Strategi Keroyokan Lintas Kementerian
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, pemerintah pusat tidak membebankan dana tersebut pada satu instansi saja. Mendagri menjelaskan bahwa strategi penanganan dilakukan secara “keroyokan” lintas kementerian/lembaga di bawah koordinasi Satgas Pemulihan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengambil porsi terbesar dalam pembangunan kembali jalan nasional, jembatan, dan hunian tetap (Huntap). Sementara itu, Kementerian Sosial berfokus pada jaminan sosial dan bantuan logistik bagi pengungsi. Kemendagri sendiri mengambil peran vital dalam memastikan roda pemerintahan di tingkat daerah hingga desa tetap berjalan.
“Kami fokus pada pemulihan fisik kantor-kantor pemerintahan dan sistem administrasinya. Jangan sampai pelayanan publik terhenti karena dokumen atau fasilitas kantornya rusak,” tambah Tito.
Aksi Nyata: Layanan Adminduk dan Penurunan Praja IPDN
Salah satu terobosan yang dilakukan Kemendagri adalah pemulihan cepat dokumen kependudukan. Hingga akhir Desember 2025, Direktorat Jenderal Dukcapil dilaporkan telah menerbitkan lebih dari 63.000 dokumen kependudukan secara gratis bagi warga terdampak. Dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang hanyut atau rusak akibat banjir diganti secara instan melalui mobil layanan keliling.
Selain itu, Kemendagri menunjukkan komitmennya dengan mengerahkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke lokasi bencana, khususnya di Aceh Tamiang. Para praja ini bertugas membantu aparat desa melakukan verifikasi data penerima bantuan agar penyaluran dana tidak salah sasaran. Mereka juga membantu memulihkan tata kelola administrasi desa yang sempat lumpuh total.
Sumber Pendanaan dan Pengawasan Ketat
Terkait sumber dana, pemerintah telah menyiapkan skema bertahap. Selain Dana Siap Pakai (DSP) yang ada di BNPB sebesar Rp1,51 triliun, Kementerian Keuangan juga telah menyetujui kucuran dana darurat tambahan sebesar Rp268 miliar untuk penanganan jangka pendek.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya pengawasan agar anggaran yang sangat besar ini tidak disalahgunakan. DPR meminta agar proses lelang pengerjaan infrastruktur dilakukan secara transparan dan diprioritaskan untuk kontraktor yang memiliki rekam jejak cepat dan berkualitas.
Pemerintah optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, proses rehabilitasi ini akan mampu membangkitkan kembali urat nadi ekonomi di Sumatera pada awal tahun 2026. Target utamanya adalah mengembalikan warga ke hunian yang layak dan memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah di bangunan yang permanen.
