ANGIN BERITA – Israel mengejutkan dunia dengan keputusan tegas yang berbeda dari rencana perdamaian terbaru yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski gencatan senjata tahap awal telah disepakati antara Israel dan Hamas pada Oktober 2025, Israel kini menegaskan tidak akan menarik seluruh pasukannya dari Jalur Gaza, bertentangan dengan komitmen yang semula diharapkan dalam kesepakatan itu.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militer Israel akan tetap beroperasi di dalam wilayah Gaza tanpa pengunduran diri total, karena alasan keamanan yang menurut pemerintah Tel Aviv tak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa pasukan Israel “tidak akan pernah meninggalkan seluruh Gaza” dan bahwa kehadiran militer tetap diperlukan untuk “melindungi warga Israel.”
Menurut Katz, Israel akan membentuk unit Nahal sebuah unit gabungan militer-sipil yang akan beroperasi di dalam wilayah yang hancur akibat perang berkepanjangan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Langkah ini dilihat sebagai upaya Israel untuk mempertahankan kendali di beberapa wilayah strategis guna mencegah ancaman lanjutan dari kelompok bersenjata di Gaza.
Keputusan ini muncul di tengah tekanan diplomatik besar dari Amerika Serikat, yang di bawah administrasi Trump mendorong penyelesaian konflik melalui sebuah rencana perdamaian yang komprehensif dan bertahap. Rencana Trump yang dirilis awal Oktober 2025 mencakup 20 poin yang menargetkan akhir perang, penarikan bertahap pasukan Israel, penyerahan senjata oleh Hamas, serta pembentukan pemerintahan baru dan pasukan stabilisasi internasional di Gaza.
Dalam rencana tersebut, Trump berharap gencatan senjata bisa berlanjut dan berkembang menjadi perdamaian jangka panjang dengan partisipasi internasional, termasuk pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang didukung banyak negara. Presiden AS bahkan menyatakan harapannya bahwa pasukan internasional ini akan segera tiba di Gaza untuk mendukung fase kedua kesepakatan.
Namun, meskipun Trump dan para mediator internasional tengah mengejar fase kedua perdamaian sebelum akhir tahun ini, Israel tampaknya mengabaikan sebagian besar elemen inti dari rencana tersebut, terutama komitmen penarikan pasukan dari seluruh wilayah Gaza. Kebijakan Tel Aviv ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam persepsi keamanan dan tujuan jangka panjang antara sekutu tradisionalnya, Amerika Serikat, dan pemerintahan Israel sendiri.
Reaksi Internasional dan Dampaknya
Reaksi internasional terhadap keputusan Israel itu beragam. Di salah satu sisi, beberapa negara Barat menyatakan keprihatinan karena keputusan tersebut bisa memperlambat penerapan fase kedua rencana perdamaian dan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah sangat kritis setelah dua tahun konflik panjang. Di lain sisi, negara-negara Arab dan lembaga internasional mengecam pendirian Israel itu sebagai pengingkaran terhadap komitmen awal gencatan senjata.
Negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Turki menekankan perlunya tekanan diplomatik lebih besar terhadap Israel agar konsisten dengan kesepakatan yang telah ditandatangani, termasuk penarikan pasukan dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Gaza yang tidak didominasi oleh militer. Para pejabat ini juga memperingatkan bahwa stagnasi atau penundaan fase kedua akan memperparah krisis kemanusiaan yang melanda warga sipil Gaza.
Sementara itu, dalam pertemuan tingkat tinggi yang akan datang antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Trump, diharapkan topik seperti penarikan pasukan, perluasan kekuasaan militer di wilayah sengketa, dan masa depan pemerintahan Gaza akan menjadi titik perdebatan utama. Menurut laporan, Netanyahu tampaknya didukung oleh faksi-faksi nasionalis dalam pemerintahannya yang menolak penarikan penuh dan bahkan mempertimbangkan ekspansi lebih lanjut di wilayah strategis.
Dampak di Gaza
Kehadiran tentara Israel yang berkelanjutan di dalam Gaza juga memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga sipil di daerah itu. Meskipun gencatan senjata sebagian besar masih bertahan, insiden kekerasan sporadis termasuk bentrokan antara militer Israel dan warga Palestina telah dilaporkan, memicu duka dan kecaman dari kelompok HAM internasional.
Selain itu, rencana Israel untuk mempertahankan kehadiran militer di sana mempertanyakan masa depan pembangunan kembali Gaza yang telah hancur total. Ribuan rumah rusak akibat perang, dan kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, serta layanan kesehatan masih jauh dari terpenuhi. Pihak internasional, termasuk PBB, telah mengimbau agar akses bantuan kemanusiaan ditingkatkan tanpa hambatan militer, tetapi kemajuan tetap lambat.
