ANGIN BERITA – Hubungan diplomatik antara dua sekutu lama di Trans-Atlantik, Denmark dan Amerika Serikat, dilaporkan berada di titik nadir pada awal tahun 2026. Ketegangan ini dipicu oleh manuver politik Washington yang kembali menghidupkan wacana akuisisi wilayah Greenland, sebuah langkah yang dianggap oleh pemerintah Denmark sebagai pelanggaran kedaulatan dan tindakan yang melampaui batas norma internasional modern.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, secara terbuka menyatakan bahwa negaranya kini berada dalam posisi siaga untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan “perang fisik”, Kopenhagen telah mengaktifkan apa yang disebut para analis sebagai “mode perlawanan diplomatik dan keamanan” yang melibatkan penguatan intelijen serta peninjauan kembali kerja sama militer dengan AS di wilayah Arktik.
Kronologi Ketegangan: Ambisi Lama yang Muncul Kembali
Akar dari konflik ini kembali ke pernyataan kontroversial yang sempat mencuat beberapa tahun lalu dan kini menguat di bawah pemerintahan AS yang baru. Washington dilaporkan telah menunjuk seorang “utusan khusus untuk urusan transisi Greenland” yang bertugas mengeksplorasi potensi pembelian atau pengambilalihan kendali atas pulau terbesar di dunia tersebut.
Langkah ini memicu kemarahan besar di Kopenhagen. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menyebut penunjukan utusan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima.” Ia segera memanggil Duta Besar AS untuk memberikan penjelasan resmi, sebuah langkah diplomatik yang jarang terjadi di antara sesama anggota NATO.
“Greenland tidak untuk dijual. Greenland bukan milik Denmark dalam artian properti; Greenland adalah bagian dari komunitas Kerajaan kami yang memiliki pemerintahan mandiri,” tegas Frederiksen dalam pidato resminya. “Gagasan untuk mengakuisisi negara lain adalah pandangan dunia yang usang dan tidak dapat diterima di abad ke-21.”
Mode Perlawanan: Ancaman dari Kawan Sendiri
Yang paling mengejutkan dari eskalasi ini adalah laporan terbaru dari dinas intelijen Denmark. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, badan intelijen pertahanan negara tersebut mengidentifikasi Amerika Serikat sekutu terkuat mereka di NATO sebagai potensi ancaman bagi keamanan nasional.
Mode perlawanan yang diaktifkan Denmark mencakup beberapa poin strategis:
- Penguatan Kehadiran Militer Mandiri: Denmark mulai meningkatkan patroli di sekitar Greenland tanpa melibatkan komando AS untuk menegaskan dominasi wilayah.
- Aliansi Regional Nordik: Kopenhagen mulai menggalang kekuatan dengan negara-negara Nordik lainnya seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia untuk menciptakan front persatuan Arktik yang independen dari pengaruh Washington.
- Audit Kerja Sama Intelijen: Mengingat adanya kekhawatiran penyadapan dan tekanan ekonomi, Denmark melakukan audit ketat terhadap fasilitas militer AS yang ada di Greenland, termasuk Pangkalan Udara Thule (Pituffik Space Base).
Reaksi NATO dan Geopolitik Arktik
NATO kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, AS adalah tulang punggung aliansi tersebut. Di sisi lain, tindakan AS yang mencoba mengusik kedaulatan sesama anggota dapat merusak kredibilitas Pasal 5 (pertahanan kolektif). Jika seorang anggota merasa terancam oleh anggota lainnya, fondasi aliansi tersebut terancam runtuh.
Para analis berpendapat bahwa ambisi AS terhadap Greenland didorong oleh perlombaan memperebutkan sumber daya alam dan jalur pelayaran baru yang terbuka akibat mencairnya es di kutub. Greenland memiliki cadangan logam tanah jarang (rare earth) yang sangat besar, yang krusial bagi teknologi militer dan transisi energi hijau.
“Ini bukan lagi soal pertahanan melawan Rusia atau China di Arktik,” ujar seorang pakar geopolitik dari Universitas Kopenhagen. “Ini adalah konflik internal Barat. Denmark merasa bahwa jika mereka tidak melawan sekarang, mereka akan kehilangan kendali atas masa depan wilayah Utara mereka.”
Dampak Ekonomi dan Sosial
Selain aspek militer, Denmark juga mengaktifkan “perlawanan ekonomi”. Kopenhagen mempercepat investasi pembangunan infrastruktur di Greenland untuk mengurangi ketergantungan wilayah tersebut pada bantuan atau investasi dari Amerika Serikat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat Greenland tidak tergiur oleh tawaran finansial dari Washington yang mungkin datang bersamaan dengan tuntutan kedaulatan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan pernyataan balasan yang meredakan situasi, justru menegaskan bahwa Arktik adalah wilayah “kepentingan vital keamanan nasional AS” yang memerlukan manajemen baru.
Situasi ini menandai babak baru dalam sejarah NATO, di mana ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara anggota justru datang dari pemimpin aliansi itu sendiri. Dunia kini menanti apakah diplomasi mampu meredam “mode perlawanan” ini ataukah retakan di tubuh NATO akan semakin lebar.
