ANGIN BERITA – Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, Indonesia justru memasang nada optimistis di awal tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini mampu melampaui target moderat APBN sebesar 5,4 persen dan menembus angka 6 persen.
Keyakinan ini bukan tanpa dasar. Dalam paparan terbarunya, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya bermain aman dengan target-target konservatif. Baginya, angka 6 persen adalah ambisi yang realistis jika seluruh instrumen kebijakan mulai dari fiskal, moneter, hingga regulasi investasi bekerja dalam satu irama yang sinkron.
Sinergi Fiskal-Moneter: Mengalirkan Darah ke Sektor Riil
Pemicu utama yang menjadi tulang punggung optimisme Purbaya adalah membaiknya koordinasi antara kebijakan fiskal di bawah kementeriannya dengan kebijakan moneter di bawah Bank Indonesia (BI). Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, di mana seringkali terjadi “kekeringan” likuiditas di pasar meski anggaran negara tersedia, kini pemerintah melakukan langkah proaktif.
Purbaya menekankan pentingnya manajemen Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang lebih taktis. Pemerintah kini lebih aktif menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan nasional untuk memastikan suku bunga kredit tetap kompetitif dan perbankan memiliki keberanian untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.
“Jika likuiditas di pasar cukup, roda ekonomi akan berputar lebih cepat. Itulah bahan bakar utama untuk mencapai 6 persen,” tegas Purbaya.
Strategi Front-Loading: Gas Pol Sejak Kuartal Pertama
Pemicu kedua adalah perubahan pola belanja negara. Pemerintah telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk menjalankan strategi front-loading atau percepatan belanja di awal tahun. Biasanya, penyerapan anggaran baru memuncak di akhir tahun, namun untuk tahun 2026, Purbaya ingin mesin pertumbuhan sudah panas sejak kuartal pertama.
Dengan mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur strategis dan bantuan sosial di bulan-bulan awal, pemerintah menciptakan stimulus instan bagi konsumsi masyarakat dan aktivitas bisnis swasta. Dampak pengganda (multiplier effect) dari belanja pemerintah ini diharapkan mampu menarik gerbong ekonomi lainnya untuk bergerak lebih agresif.
Satgas Debottlenecking dan Kepastian Investasi
Masalah klasik yang sering menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit. Menanggapi hal ini, Purbaya mengandalkan peran Satgas Debottlenecking (Satuan Tugas Penghapus Hambatan). Satgas ini bertugas memetakan setiap kendala regulasi yang dialami investor, baik lokal maupun asing, dan menyelesaikannya secara instan.
Purbaya menjanjikan adanya “sidang rutin” setiap minggu untuk mengevaluasi keluhan dunia usaha.
“Kita tidak boleh membiarkan komitmen investasi triliunan rupiah mengendap hanya karena masalah administrasi di tingkat teknis. Jika ada kementerian yang menghambat, kami akan melakukan tindakan tegas, termasuk meninjau kembali alokasi anggaran mereka,” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Hal ini memberikan sinyal positif bagi para pemegang modal bahwa pemerintah serius dalam menciptakan iklim usaha yang ramah.
Momentum Kepercayaan Investor Asing
Indikator lain yang memicu optimisme ini adalah mulai derasnya aliran modal asing (Foreign Direct Investment) yang masuk ke sektor manufaktur dan energi hijau. Lokasi strategis Indonesia dan komitmen pada hilirisasi industri mulai memikat investor dari Singapura, China, hingga negara-negara Eropa untuk menanamkan modal jangka panjang.
Purbaya melihat bahwa kepercayaan global terhadap manajemen ekonomi Indonesia sedang berada di puncak. Arus modal masuk ini tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang secara otomatis akan meningkatkan daya beli masyarakat.
Mengejar Pertumbuhan Berkualitas untuk Gen Z
Mengapa angka 6 persen begitu sakral bagi Purbaya? Ia menjelaskan bahwa untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), Indonesia tidak bisa hanya tumbuh di kisaran 5 persen. Pertumbuhan 5 persen dianggap hanya mampu menjaga stabilitas, namun tidak cukup kuat untuk menyerap jutaan tenaga kerja baru, terutama dari kalangan generasi muda atau Gen Z.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Purbaya menilai ekonomi harus dipacu hingga ke level 7-8 persen di masa depan. Maka dari itu, pencapaian 6 persen di tahun 2026 dianggap sebagai batu loncatan yang sangat krusial.
“Kita harus berani menekan batas kemampuan kita. Pertumbuhan 6 persen adalah syarat mutlak agar bonus demografi kita tidak menjadi beban, melainkan menjadi berkah,” tambahnya.
