ANGIN BERITA – Provinsi Aceh saat ini tengah berada dalam titik nadir yang mengkhawatirkan. Di saat ribuan warga sedang berjuang memulihkan diri dari bencana banjir besar yang melanda sejak akhir November hingga Desember 2025, muncul riak-riak provokasi melalui pengibaran simbol-simbol separatisme dan narasi digital yang menyesatkan. Fenomena ini disebut oleh berbagai pengamat keamanan sebagai “alarm keras” bagi stabilitas nasional dan ketahanan sosial masyarakat Aceh.
Duka di Tengah Genangan Banjir
Hingga akhir Desember 2025, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan dampak yang sangat masif akibat banjir dan tanah longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh. Tercatat lebih dari 504 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 2 juta jiwa terdampak. Infrastruktur hancur total di beberapa titik, dengan 1.098 ruas jalan rusak dan ratusan jembatan putus, yang menghambat distribusi bantuan ke wilayah terisolir.
Peringatan 21 tahun Tsunami Aceh yang jatuh pada hari ini, 26 Desember 2025, dirayakan dengan suasana penuh duka. Warga di Aceh Utara dan Aceh Timur, misalnya, harus melaksanakan doa bersama di tengah rumah yang masih dipenuhi lumpur.
“Tahun ini lebih sedih lagi, rumah masih penuh lumpur karena banjir saat kita mengenang tsunami,” ujar salah satu warga di Desa Tanoh Anoe.
Simbolisme dan Ketegangan Keamanan
Di tengah kerentanan fisik dan emosional warga, ketegangan politik justru mencuat. Pada Kamis, 25 Desember 2025, personel gabungan TNI-Polri melakukan razia dan pembubaran aksi massa yang membawa bendera Bulan Bintang (simbol yang identik dengan GAM) di perbatasan Aceh Utara–Bireuen dan Lhokseumawe.
Aksi pengibaran bendera ini memicu reaksi keras dari pemerintah pusat dan aparat keamanan. Sebanyak 214 personel dikerahkan untuk mencegah eskalasi. Di Lhokseumawe, aparat bahkan mengamankan seorang terduga provokator yang kedapatan membawa senjata api jenis pistol dan senjata tajam. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menekankan bahwa simbol-simbol tersebut tidak netral karena membawa muatan ideologis kuat yang dapat merusak komitmen damai yang telah dibangun selama dua dekade.
Provokasi Digital: Ancaman Laten di Ruang Siber
Bahaya yang tidak kalah serius adalah “perang” narasi di media sosial. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kominfo telah mengidentifikasi maraknya disinformasi, malinformasi, dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memicu ketidakpuasan publik.
Salah satu hoaks yang paling viral adalah video yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin resmi pengibaran bendera Bulan Bintang di Aceh. Selain itu, muncul narasi dari para influencer yang menuduh pemerintah mengabaikan korban banjir secara sengaja. Politisasi bencana ini dianggap sebagai taktik untuk mendelegitimasi negara dan membangun sentimen ketidakadilan di tingkat akar rumput.
“Provokasi muncul di saat masyarakat sedang berduka. Kondisi emosional warga dimanfaatkan untuk memperbesar risiko konflik horisontal,” tegas pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah.
Respon Pemerintah dan Harapan ke Depan
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), sebenarnya telah mengimbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera tersebut guna menjaga suasana kondusif. Namun, ia juga meminta pemerintah pusat untuk bijak dalam menyikapi aspirasi anak muda Aceh yang terkadang melakukan aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi identitas tanpa maksud makar.
Ke depan, tantangan bagi Aceh adalah bagaimana mempercepat pemulihan pascabencana sembari membentengi masyarakat dari provokasi digital. Negara dituntut hadir secara utuh tidak hanya melalui kehadiran aparat keamanan, tetapi juga melalui percepatan bantuan kemanusiaan dan transparansi informasi untuk menutup celah hoaks.
Aceh saat ini sedang diuji. Sinergi antara kearifan lokal, ketegasan hukum, dan kecerdasan digital menjadi kunci agar “alarm” ini tidak berubah menjadi konflik yang lebih besar.
