ANGIN BERITA – Amerika Serikat menempatkan strategi pertahanan Asia-Pasifik sebagai pusat kebijakan luar negerinya setelah menyetujui penjualan paket senjata terbesar dalam sejarah kepada Taiwan, senilai sekitar US$11,1 miliar atau setara Rp174 triliun. Langkah ini dipandang memicu ketegangan geopolitik di wilayah yang sudah sarat dengan rivalitas, khususnya antara Washington dan Beijing di Selat Taiwan jalur laut strategis yang menjadi titik fokus persaingan kekuatan global.
Penjualan senjata itu merupakan paket terbesar yang dilaporkan pernah disetujui AS untuk Taiwan, menurut pengumuman resmi pemerintah AS dan konfirmasi dari pihak Taipei. Transaksi ini mencakup beragam sistem persenjataan canggih termasuk roket mobilitas tinggi, howitzer, rudal anti-tank, serta drone yang arah utamanya adalah memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan menghadapi ancaman militer dari Republik Rakyat China (RRC).
Isi Paket Senjata dan Tujuan Strategis
Menurut informasi dari Departemen Luar Negeri AS dan pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan, paket penjualan mencakup:
- 82 sistem peluncur roket High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) dan 420 rudal taktis.
- 60 howitzer self-propelled dan peralatan pendukung.
- Drone loitering serta perangkat lunak militer untuk jaringan komunikasi dan kendali.
- Missile anti-tank Javelin dan TOW, serta perlengkapan helikopter.
Tujuan resmi AS dalam menjual persenjataan ini adalah untuk “memperkuat kemampuan Taiwan dalam mempertahankan diri dan menjaga keseimbangan militer di kawasan.” Dalam dokumen pemberitahuan kepada Kongres, pemerintah AS menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan kepentingan keamanan nasional, ekonomi, serta stabilitas politik di Indo-Pasifik.
Washington menegaskan bahwa dukungan ini bukan provokasi agresi, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang di bawah Taiwan Relations Act undang-undang AS yang mengatur hubungan tak resmi dengan Taipei setelah normalisasi diplomatik dengan Beijing pada 1979. Meskipun AS tidak secara resmi mengakui kedaulatan Taiwan, undang-undang tersebut mewajibkan AS membantu Taiwan mempertahankan diri.
Reaksi Taiwan
Pemerintah Taiwan menyambut baik langkah AS tersebut. Presiden Lai Ching-te dan pejabat pertahanan mengatakan bahwa senjata yang akan dibeli akan memberikan kekuatan deterrent (pencegah) terhadap potensi serangan, sekaligus memampukan Taiwan mempertahankan wilayahnya sendiri dalam skenario konfrontasi militer.
Taipei juga sedang merencanakan peningkatan belanja pertahanan dalam anggaran nasionalnya, dengan target mencapai 3,3 % dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan dan hingga 5 % pada 2030. Hal ini menunjukkan tekad Taipei untuk memperkuat kapasitas militernya secara berkelanjutan di tengah tekanan dari Beijing.
Kecaman dan Ancaman dari Beijing
Sementara itu, Pemerintah China mengecam keras keputusan AS tersebut. Beijing menyebut tindakan penjualan senjata itu sebagai pelanggaran terhadap prinsip “Satu China” dan tekanan terhadap kedaulatan serta keamanan nasional China. Pihak berwenang China menyatakan bahwa langkah ini “mengancam stabilitas di Selat Taiwan” dan bisa mempercepat eskalasi militer yang tidak diinginkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China bahkan menuduh AS “menggunakan Taiwan untuk menahan China” dan bahwa strategi tersebut tidak akan berhasil. Tanggapan keras Beijing juga mencerminkan kekhawatiran bahwa keterlibatan militer AS di kawasan bisa memicu respons lebih agresif dari angkatan bersenjata China.
Dinamika Politik AS dan Dukungan Bipartisan
Langkah ini terjadi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang kembali menjabat, dan mendapat dukungan dari kedua partai utama di Kongres AS. Persetujuan ini mengikuti legislasi kebijakan nasional terkait pertahanan yang baru saja disahkan, yang memperkuat fokus terhadap ancaman dari China serta penekanan pada kemampuan pertahanan sekutu.
Meski begitu, tindakan ini juga memicu diskusi tentang biaya dan risiko jangka panjang dari keterlibatan AS di Asia. Beberapa pengamat politik di Washington mengkhawatirkan bahwa pengiriman senjata dalam ukuran besar dapat memancing rivalitas strategis yang lebih intens dengan Beijing, serta mengikat AS ke dalam komitmen militer yang lebih langsung di wilayah tersebut.
Dampak Potensial terhadap Perdamaian Regional
Para analis keamanan menilai bahwa penjualan senjata ini bisa menjadi bahan bakar bagi ketegangan militer yang sudah tinggi di Asia Timur. Penjualan yang masif ini tidak hanya menguatkan kemampuan militer Taiwan, tetapi juga bisa mendorong China mempercepat modernisasi militernya atau bahkan melakukan latihan militer yang lebih intens di sekitar Taiwan. Hal ini memiliki potensi memacu perlombaan senjata regional.
Lebih jauh, keputusan AS ini berpotensi menarik negara-negara tetangga seperti Jepang, Korea Selatan, dan anggota ASEAN untuk mengevaluasi kembali strategi pertahanan mereka. Sejumlah pakar menyatakan bahwa stabilitas di Selat Taiwan merupakan kunci bagi perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia, sehingga setiap eskalasi militer bisa memiliki dampak global termasuk pada perdagangan dan aliansi strategis.
Mengakhiri Ketergantungan pada Krisis
Dalam konteks yang lebih luas, keputusan AS ini merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar di Indo-Pasifik, di mana China dan AS saling bersaing untuk pengaruh politik, ekonomi, dan militer. Bagaimanapun, banyak pihak berharap bahwa ketegangan ini tidak berkembang menjadi konflik bersenjata penuh, dan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan utama menuju stabilitas jangka panjang.
