ANGIN BERITA – Pemulihan pasokan listrik di Aceh pasca-bencana banjir dan tanah longsor kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melayangkan kritik keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang dinilai memberikan laporan tidak akurat kepada Presiden terkait persentase pemulihan listrik di provinsi tersebut.
Kritikan ini muncul setelah Menteri Bahlil, dalam laporannya kepada Presiden, menyebutkan bahwa pemulihan listrik di Aceh telah mencapai angka fantastis, yakni 97 persen. Pernyataan tersebut disampaikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 di tengah kunjungan kerja Presiden meninjau lokasi bencana di Aceh.
Namun, laporan optimis dari Menteri ESDM itu dibantah mentah-mentah oleh kondisi faktual di lapangan. Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Teuku Abdul Khalid (TA Khalid), menegaskan bahwa realitas yang dialami masyarakat Aceh menunjukkan angka yang jauh berbeda dan mengkhawatirkan.
Laporan ‘Asal Bapak Senang’ Dikhawatirkan Hambat Penanganan
TA Khalid, yang berasal dari daerah pemilihan Aceh, menyatakan bahwa berdasarkan data yang ia peroleh, saat ini baru sekitar 60 persen listrik yang menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak parah akibat banjir dan longsor. Angka ini berbanding terbalik dengan klaim 97 persen yang disampaikan di hadapan Presiden.
“Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat,” ujar Khalid melalui sambungan telepon pada Selasa (9/12/2025).
Khalid tidak hanya menyayangkan perbedaan data ini, tetapi juga memperingatkan dampak serius yang bisa ditimbulkan oleh laporan yang tidak sesuai fakta. Menurutnya, laporan yang tidak akurat dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh Presiden dalam penanganan bencana. Kondisi gelap gulita yang masih dialami oleh mayoritas warga di daerah terdampak menunjukkan bahwa pemulihan infrastruktur dasar berjalan lambat, tidak seperti yang digambarkan dalam laporan resmi.
“Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh,” tegas Khalid.
Dampak Fatal Laporan Palsu
Lebih lanjut, TA Khalid menyoroti potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat Aceh jika laporan palsu ini terus dibiarkan. Ia khawatir, data yang dimanipulasi tidak hanya sebatas pemulihan listrik, tetapi juga akan memengaruhi alokasi bantuan dan pembangunan infrastruktur penanganan bencana lainnya, seperti pembangunan hunian sementara bagi korban.
“Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya,” tambahnya, menegaskan bahwa rakyat akan menjadi korban langsung dari laporan yang tidak benar.
Sebelumnya, dalam dialognya dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Bahlil dengan mantap menjawab pertanyaan Presiden terkait pemulihan listrik.
“Kementerian ESDM, lampu menyala sudah?” tanya Presiden.
“Siap, malam ini nyala semua, Pak,” jawab Bahlil.
“Seluruh Aceh?” lanjut Presiden.
“Seluruh Aceh, 97 persen malam ini semua Aceh nyala,” tegas Bahlil di hadapan Presiden.
Namun, janji tersebut dinilai meleset karena hingga Senin malam (8/12/2025), pemadaman listrik masih terjadi di hampir seluruh wilayah terdampak. Sumber dari PLN sendiri, meski sempat menyatakan pemulihan mencapai 93 persen, belakangan dilaporkan meminta maaf atas kesalahan data. Bahkan, Juru Bicara Pemerintah Aceh sempat menyebutkan bahwa pemulihan baru mencapai 70 persen, yang juga masih jauh dari klaim 97 persen yang disampaikan Menteri ESDM.
Ombudsman RI, melalui anggotanya, Johanes Widijantoro, turut angkat bicara, menekankan pentingnya akuntabilitas.
“Penyampaian informasi yang tidak sesuai fakta justru dapat menghambat pemulihan layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” kata Johanes.
Masyarakat Aceh kini menuntut transparansi dan kecepatan nyata dalam penanganan bencana. Mereka berharap agar Presiden menerima laporan yang jujur sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan dan penderitaan rakyat di lokasi bencana, bukan sekadar berdasarkan laporan yang ‘Asal Bapak Senang’.
