ANGIN BERITA – Drama kebijakan digital yang sempat mengguncang raksasa smartphone dunia di India akhirnya mencapai klimaks. Pemerintah India secara resmi mencabut perintah kontroversial yang mewajibkan semua produsen ponsel, termasuk Apple, Samsung, dan Xiaomi, untuk memasang aplikasi keamanan siber milik negara, “Sanchar Saathi,” sebagai aplikasi pre-installed yang tidak dapat dihapus pada setiap perangkat baru. Keputusan ini, yang datang hanya beberapa hari setelah perintah awal dikeluarkan, menandai kemenangan besar bagi advokat privasi digital dan industri teknologi global.
Kewajiban Mendadak yang Memicu Badai
Pada akhir November 2025, Kementerian Telekomunikasi India (DoT) secara diam-diam mengeluarkan arahan tegas yang memberi waktu 90 hari bagi semua produsen smartphone untuk mengintegrasikan aplikasi Sanchar Saathi ke dalam firmware perangkat mereka. Lebih dari sekadar aplikasi bawaan, instruksi tersebut dilaporkan mengharuskan aplikasi ini bersifat undeletable (tidak dapat dihapus) oleh pengguna, sebuah poin yang langsung menyulut api perdebatan.
Tujuan resmi pemerintah terlihat mulia: memerangi ancaman siber yang melonjak, khususnya yang berasal dari nomor IMEI palsu atau duplikat, dan memfasilitasi pelacakan serta pemblokiran ponsel yang hilang atau dicuri. Aplikasi Sanchar Saathi (mitra komunikasi), yang diluncurkan awal tahun ini, memang telah mencatat keberhasilan dengan membantu melacak ratusan ribu perangkat hilang dan memutus jutaan koneksi seluler palsu. Bagi pemerintah, langkah ini adalah respons darurat untuk memperkuat keamanan telekomunikasi di negara yang memiliki lebih dari 1,2 miliar pelanggan seluler.
Mengapa Kebijakan Ini Menjadi “Heboh”
Perintah wajib pasang ini dengan cepat menjadi berita utama global dan memicu kehebohan besar di India dan komunitas teknologi internasional karena tiga alasan utama: Privasi, Kedaulatan Perusahaan, dan Preseden Kontrol Negara.
1. Kekhawatiran Privasi dan Pengawasan
Isu paling mendasar adalah potensi pelanggaran privasi dan pengawasan negara. Para pakar hak digital dan politisi oposisi langsung menyuarakan alarm, menjuluki Sanchar Saathi sebagai “aplikasi pengintai” (snooping app). Meskipun pemerintah bersikeras bahwa aplikasi tersebut “aman dan murni bertujuan membantu warga,” fakta bahwa ia harus diinstal secara paksa dan awalnya tidak dapat dihapus menciptakan preseden yang berbahaya.
Advokat privasi berargumen bahwa dengan memasukkan perangkat lunak milik negara secara paksa ke perangkat pribadi pengguna, pemerintah secara efektif menghilangkan “persetujuan pengguna” dan membuka pintu bagi kontrol negara yang lebih dalam terhadap perilaku digital warga.
2. Penolakan Keras dari Raksasa Teknologi
Perintah ini bertabrakan langsung dengan kebijakan internal raksasa teknologi global, terutama Apple. Apple, yang selalu menekankan kontrol ketat atas ekosistem iOS-nya demi keamanan dan privasi, dilaporkan menolak keras untuk mematuhi arahan tersebut. Bagi Apple dan produsen lain seperti Samsung, memasukkan aplikasi pihak ketiga yang wajib dan tidak dapat dihapus merupakan pelanggaran prinsip desain produk dan integritas sistem. Ketidakpatuhan bisa berarti risiko kehilangan akses ke pasar smartphone terbesar kedua di dunia, tetapi kepatuhan berarti mengorbankan merek dagang privasi mereka.
3. Preseden Kontrol Digital
Banyak pihak melihat langkah India ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas dalam upaya pemerintah untuk menegaskan kedaulatan digital dan kontrol atas perangkat keras serta perangkat lunak yang digunakan warganya. Perintah ini disamakan dengan langkah serupa yang diambil di negara lain, seperti Rusia, yang juga mewajibkan aplikasi pesan didukung negara pada perangkat baru. Bagi kritikus, ini adalah langkah mundur dari prinsip kebebasan internet dan pasar terbuka.
Pemerintah Mundur: Akhir yang Tak Terhindarkan
Tekanan dari semua sisi perusahaan teknologi yang bersatu dalam penolakan, politisi oposisi yang membawa masalah ini ke parlemen, dan opini publik yang didorong oleh kekhawatiran pengawasan terbukti terlalu berat untuk ditanggung pemerintah.
Hanya dalam hitungan hari, Kementerian Telekomunikasi India mengeluarkan pernyataan resmi yang mencabut perintah wajib pre-install. Pemerintah beralih dari narasi “wajib” menjadi “sukarela,” mengklaim bahwa pencabutan ini dilakukan karena aplikasi tersebut telah mendapatkan “penerimaan pengguna yang luas” dan bukan karena tekanan industri.
Menteri Komunikasi India sempat melunakkan sikap dengan menyatakan bahwa pengguna akan memiliki opsi untuk menghapus aplikasi, tetapi penarikan penuh pada akhirnya memastikan bahwa Sanchar Saathi akan tetap menjadi aplikasi opsional yang dapat diunduh pengguna dari toko aplikasi, sama seperti aplikasi pemerintah lainnya.
Akhir kisah ini menjadi pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan antara pemerintah nasional, terutama di pasar besar seperti India, dan raksasa teknologi global. Sementara pemerintah memiliki peran sah dalam memerangi kejahatan siber, upaya untuk memaksakan kontrol yang melanggar privasi dasar akan selalu memicu “kehebohan” dan perlawanan sengit dari industri dan warga negara.
