ANGIN BERITA – Aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh hari ini resmi dibatalkan. Keputusan ini menyusul pengumuman pemerintah yang menunda rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, salah satu tuntutan utama buruh dalam unjuk rasa.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa tujuan utama aksi hari ini adalah menekan pemerintah agar tidak segera mengumumkan kenaikan UMP per 21 November 2025, seperti jadwal semula. Karena pemerintah menunda pengumuman tersebut, KSPI dan Partai Buruh memutuskan untuk membatalkan demo hari ini.
Menurut Iqbal, pembatalan ini bersifat temporer aksi demo akan digelar kembali satu hari sebelum dan satu hari setelah pengumuman UMP betulan diumumkan, jika angka yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai harapan buruh.
Tuntutan Buruh dan Opsi Kenaikan UMP
Buruh melalui KSPI dan Partai Buruh telah mengajukan tiga skema kenaikan UMP 2026 kepada pemerintah:
- 8,5% – 10,5%: Berdasarkan inflasi 3,26 %, pertumbuhan ekonomi 5,2 %, dengan indeks tertentu 1,0. Angka maksimum 10,5% muncul jika menggunakan indeks yang lebih tinggi (misalnya 1,4 di beberapa daerah).
- 7,77%: Mengacu pada data makro BPS inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dalam periode Oktober 2024–September 2025.
- 6,5%: Sama seperti kenaikan UMP tahun sebelumnya, untuk menjaga keseimbangan dengan kondisi makro ekonomi.
Said Iqbal menegaskan bahwa jika pemerintah menggunakan indeks tertentu rendah (0,2–0,7) dalam perhitungan, buruh akan menindaklanjuti dengan aksi yang jauh lebih masif, termasuk mogok nasional.
Rencana Mogok Nasional
Selain aksi jalan, buruh berencana melakukan mogok nasional sebagai bentuk tekanan jika tuntutan mereka tetap diabaikan. Iqbal menyebut potensi mogok melibatkan sekitar 5 juta buruh, dengan skenario penghentian produksi di ribuan perusahaan di ratusan kabupaten/kota. Menurut rencana, mogok kemungkinan akan digelar antara minggu kedua hingga keempat Desember 2025, jika pemerintah mengumumkan UMP sesuai perhitungan yang tidak disetujui buruh.
Reaksi Publik dan Isu Utama
Masyarakat dan media menyoroti beberapa poin penting dalam perkembangan ini. Penundaan pengumuman UMP dianggap sebagian sebagai strategi meredam tekanan publik sebelum kebijakan definitif diumumkan.
Di sisi buruh, keputusan tolak demo hari ini dipandang sebagai langkah cermat untuk menjaga solidaritas dan menyiapkan aksi yang lebih terstruktur di masa depan, terutama bila pengumuman UMP tak mencerminkan aspirasi mereka.
Sementara itu, serikat buruh menegaskan bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai: demo susulan dan mogok nasional masih menjadi opsi jika perhitungan UMP pemerintah tidak sesuai skema yang diusulkan.
Tekanan pada Pemerintah
Kasus ini menyoroti bagaimana perhitungan UMP masih menjadi isu sensitif antara buruh dan pemerintah. Buruh menilai bahwa penggunaan indeks tertentu yang rendah akan merugikan upah riil pekerja. Said Iqbal menekankan bahwa buruh menolak formula yang dianggap “mengecilkan kenaikan” dan akan mengambil langkah drastis jika kebutuhan mereka tidak diakomodasi.
Gerakan Buruh yang Terorganisir
Said Iqbal menyatakan bahwa aksi buruh ke depan akan dilakukan dengan skala nasional dan terencana. Menurutnya, aksi akbar berikutnya akan digelar secara konstitusional, damai, dan tertib, dengan pemberitahuan resmi kepada aparat penegak hukum sesuai UU. Rencana aksi tersebut mencakup demonstrasi sebelum dan sesudah pengumuman UMP, serta skenario mogok nasional besar yang akan melibatkan jutaan buruh.
Studi Kasus Lokal: Aksi di Lebak
Sementara demo nasional dibatalkan, aksi lokal tetap berlangsung. Di Kabupaten Lebak, buruh yang tergabung dari beberapa perusahaan melakukan demonstrasi di depan kantor bupati. Mereka menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 10,5%, sesuai skema tertinggi yang diusulkan buruh.
Tuntutan lokal ini menunjukkan bahwa meski ada penundaan pengumuman pusat, tekanan di level daerah tidak surut dan buruh tetap memperjuangkan kenaikan signifikan sesuai kebutuhan mereka.
