ANGIN BERITA – Krisis geopolitik di Semenanjung Arab mencapai titik didih baru pada penghujung tahun 2025. Konflik yang semula berfokus pada pemberontakan Houthi, kini bergeser menjadi konfrontasi terbuka antara dua sekutu lama: Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Ketegangan ini memuncak setelah pemerintah Yaman yang diakui secara internasional mengambil langkah drastis dengan memutuskan kerja sama pertahanan dengan UEA dan menetapkan status darurat nasional.
Berikut adalah laporan mendalam mengenai dinamika “Perang Baru” di Yaman yang melibatkan dua kekuatan besar Teluk tersebut.
4 Fakta Perang Baru di Yaman: Saudi Vs UEA
Situasi di lapangan berubah cepat setelah pasukan Dewan Transisi Selatan (STC) kelompok separatis yang didukung penuh oleh UEA melakukan ekspansi militer besar-besaran di wilayah timur Yaman. Berikut adalah fakta-fakta kunci yang merangkum krisis ini:
1. Arab Saudi Gempur Pelabuhan Mukalla
Eskalasi paling nyata terjadi ketika Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi (RSAF) melancarkan serangan udara ke Pelabuhan Mukalla di Provinsi Hadramaut pada Selasa (30/12/2025). Serangan ini bukan menyasar kelompok Houthi, melainkan menargetkan kapal-kapal yang mengangkut senjata dan kendaraan tempur.
Riyadh mengklaim bahwa senjata-senjata tersebut dikirim dari pelabuhan Fujairah, UEA, untuk memperkuat pasukan separatis STC. Serangan ini menandai pertama kalinya Saudi secara terbuka melakukan tindakan militer terhadap aset yang terkait langsung dengan kepentingan UEA di Yaman. Koalisi pimpinan Saudi mengeluarkan peringatan keras bagi warga sipil untuk segera mengevakuasi area sekitar pelabuhan yang kini ditetapkan sebagai zona tempur.
2. Status Darurat Nasional 90 Hari dan Pemutusan Hubungan
Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, secara resmi mengumumkan status darurat nasional selama 90 hari di seluruh wilayah yang dikuasai pemerintah. Langkah ini diambil melalui dekret presiden setelah faksi separatis menolak untuk mundur dari wilayah yang mereka rebut.
Lebih mengejutkan lagi, pemerintah Yaman secara resmi membatalkan Perjanjian Pertahanan Bersama dengan Uni Emirat Arab. Keputusan ini diikuti dengan penerapan blokade udara, laut, dan darat selama 72 jam untuk mencegah masuknya pasokan militer asing yang tidak terkoordinasi dengan pemerintah pusat. Alimi melabeli pergerakan STC sebagai “pemberontakan yang tidak dapat diterima” dan memerintahkan mereka menyerahkan wilayah tersebut kepada pasukan yang didukung Saudi.
3. Ultimatum 24 Jam dari Arab Saudi
Raja Salman bin Abdulaziz dikabarkan telah memberikan peringatan keras kepada Abu Dhabi. Melalui Kementerian Luar Negeri, Arab Saudi mendesak UEA untuk menarik seluruh personel militernya dari Yaman dalam waktu 24 jam.
Riyadh menegaskan bahwa kedaulatan Yaman adalah “garis merah” yang tidak boleh dilanggar. Saudi juga menuntut agar UEA segera menghentikan semua bentuk dukungan finansial dan militer kepada kelompok-kelompok di luar komando pemerintah Yaman yang sah. Jika tidak diindahkan, Arab Saudi mengisyaratkan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut demi menjaga stabilitas perbatasan dan integritas wilayah Yaman.
4. Perebutan Wilayah Kunci: Hadramaut dan Al-Mahra
Pusat perselisihan ini berada di Provinsi Hadramaut dan Al-Mahra. Kedua wilayah ini sangat strategis karena:
- Kekayaan Sumber Daya: Hadramaut adalah provinsi penghasil minyak terbesar di Yaman.
- Kedekatan Geografis: Wilayah ini berbatasan langsung dengan Arab Saudi, menjadikannya zona penyangga keamanan bagi Riyadh.
- Akses Laut: Al-Mahra memiliki garis pantai panjang yang berbatasan dengan Laut Arab, yang menjadi jalur vital logistik dan perdagangan.
STC berupaya menguasai wilayah ini untuk membangun fondasi ekonomi bagi negara Yaman Selatan yang merdeka. Di sisi lain, Saudi melihat kontrol separatis di wilayah ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka dan stabilitas pemerintah pusat Yaman.
Dampak Geopolitik dan Risiko Perpecahan
Konfrontasi ini menciptakan skenario yang sangat rumit di Timur Tengah. Jika ketegangan antara Saudi dan UEA terus berlanjut, Yaman berisiko terbelah menjadi faksi-faksi kecil yang lebih sulit untuk didamaikan.
Selain itu, keretakan ini menguntungkan kelompok Houthi di utara yang didukung Iran. Saat dua sekutu utama koalisi Arab saling bertikai, fokus untuk memerangi pengaruh Iran di Yaman menjadi terpecah. Para analis memperingatkan bahwa “Perang Teluk Jilid 4” bisa saja pecah jika diplomasi di tingkat tinggi gagal meredam ego kekuasaan di kawasan tersebut.
Kini, dunia internasional menantikan respon resmi dari Abu Dhabi. Apakah mereka akan mematuhi ultimatum Saudi dan menarik mundur pasukannya, atau tetap mempertahankan pengaruhnya di Yaman Selatan dengan risiko konfrontasi militer langsung dengan sekutu terdekatnya?
