ANGIN BERITA – Rencana pembangunan 100 ribu unit rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik dan pemerintah setelah mendapat lampu hijau dari berbagai pihak terkait kepastian hukum dan teknis pelaksanaannya. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memprioritaskan proyek ini di awal 2026 sebagai bagian dari program penyediaan hunian yang layak sekaligus terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepastian Hukum dan Dukungan KPK
Menteri PKP Maruarar Sirait, yang akrab dipanggil Ara, menyatakan bahwa proyek pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disampaikan usai konsultasi intensif dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul kekhawatiran publik terkait masa lalu Meikarta yang pernah jadi sorotan kasus suap perizinan pembangunan.
Ara menyatakan bahwa KPK telah memastikan status lahan Meikarta “clean and clear” dan tidak ada hambatan hukum untuk memulai pembangunan rusun subsidi di lokasi tersebut. Selain itu, KPK juga menyatakan siap mengawasi jalannya proyek agar sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.
“Saya berani sampaikan bahwa setelah klarifikasi dengan KPK, tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rusun subsidi di Meikarta,” kata Ara pada Rabu (21 Januari 2026) di Gedung Merah Putih KPK.
Target 100 Ribu Unit Rusun
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa target pembangunan di kawasan Meikarta adalah 100 ribu unit rusun subsidi. Proyek ini akan dilaksanakan di tanah seluas sekitar 20 hektare, terbagi menjadi dua zona pengembangan utama.
Menurut Heru, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas lahan tersebut hampir selesai mencapai 99,9%, sehingga tidak ada hambatan signifikan untuk memulai konstruksi.
Untuk desain hunian, rusun subsidi ini akan menghadirkan dua tipe utama:
- Unit 1 kamar tidur, sekitar 25 meter persegi.
- Unit 2 kamar tidur, sekitar 37 meter persegi.
Belum ada angka pasti harga jual akhir untuk rusun subsidi ini, karena masih disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi hunian. Namun berbagai media menyebut bahwa harga akan diatur melalui Peraturan Menteri yang sedang dalam tahap finalisasi.
Peran Swasta: Lippo Cikarang
Proyek mega ini juga melibatkan sektor swasta, khususnya PT Lippo Cikarang Tbk., sebagai pengembang utama yang akan mengeksekusi pembangunan rusun subsidi. Menurut warta ekonomi, pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan 36 menara yang diproyeksikan mampu menampung target 100 ribu unit, tersebar pada dua fasal utama.
Direktur pengembang menyebut bahwa dengan total rencana pembangunan yang besar, rusun subsidi ini tidak hanya menawarkan hunian terjangkau tetapi juga bisa mendorong aktivitas ekonomi di kawasan Cikarang dan sekitarnya. Harga per unit diperkirakan mulai sekitar Rp350 juta, meskipun angka akhir akan disesuaikan dengan kebijakan subsidi nasional yang berlaku.
Peraturan Baru dan Persyaratan Kepemilikan
Selain pembangunan itu sendiri, pemerintah juga sedang merumuskan sejumlah aturan terkait rusun subsidi yang berbeda dengan rumah tapak subsidi untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai tujuan. Beberapa poin utama yang tengah digodok antara lain:
- Larangan mengontrakkan unit rusun subsidi kepada pihak lain. Pembeli harus menjadikan unit itu sebagai hunian utama.
- Penetapan batasan pendapatan calon pembeli agar benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pribadi (belum menikah), batasan penghasilan maksimal dipatok sekitar Rp12 juta per bulan dan bagi keluarga maksimal Rp14 juta per bulan.
- Sanksi tegas bagi yang melanggar aturan kepemilikan ini untuk menjaga tujuan subsidi tetap tepat sasaran.
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Pembangunan 100 ribu unit rusun subsidi ini bukan hanya soal penyediaan hunian, namun juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Dengan hadirnya hunian terjangkau di kawasan yang dekat dengan industri, diharapkan dapat:
- Mengurangi tekanan biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Jabodetabek.
- Mendukung produktivitas pekerja industri yang saat ini menghadapi kendala biaya tempat tinggal di sekitar kawasan industri.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk melalui penyediaan lapangan kerja di sektor konstruksi.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target program nasional 3 juta rumah yang dicanangkan setiap tahunnya, di mana capaian rusun subsidi sepanjang 2025 mencapai 278.800 unit, tertinggi sepanjang sejarah program ini.
Tantangan dan Harapan
Meski proyek ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah dan KPK, sejumlah tantangan teknis, seperti penyesuaian harga, kesiapan perbankan, dan keterlibatan berbagai pihak terkait masih harus diperhatikan agar pembangunan dan distribusi rusun subsidi benar-benar efektif.
Namun demikian, langkah pemerintah yang memprioritaskan rusun subsidi di kawasan seperti Meikarta ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, terutama mereka yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.
